Keterlibatan Unsur TNI dalam G30s/PKI

BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
BERBAGAI VERSI TENTANG PERISTIWA G 30 S
Telah lebih 30 tahun Tragedi 30 September terjadi. Banyak fakta objektif yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipungkiri, antara lain: keterlibatan PKI, ambiguitas Soekarno, intrik dalam tubuh mi¬liter (khususnya AD), serta kedekatan hubungan personal antara pelaku utama G 30 S dengan Mayjen Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Pangkostrad/Pangkopkamtib.
Tidak dapat diabaikan, G 30 S juga menjadi faktor pemicu bagi operasi paling efektif pembas¬mian sebuah ideologi di suatu negara. Stigmatisasi yang diterapkan Soeharto terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dengan komunisme pun dilakukan, misalnya dengan mengadakan pelarangan anak-anak mantan tahanan politik menjadi pegawai negeri juga merupakan cara efektif untuk menutup kemungkinan bangkitnya komu¬nisme di negeri ini.
Telah banyak penelitian, kajian maupun lite¬ratur yang mengkaji hancurnya komunisme di Indonesia, baik yang ditulis oleh pakar luar negeri maupun dalam negeri. Berbagai versi tentang G 30 S pun muncul. Setidaknya, ada enam teori yang ada dalam penulisan mengenai G 30 S, masing masing sebagai berikut:
a) Pelaku Utama G 30 S adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Biro Khusus
Dengan memperalat unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tokoh-tokoh Biro Khusus Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan pemberontakan ini sejak lama. Tujuannya adalah merebut kekuasaan dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Tentu saja, pemerintah Orde Baru merupakan pi¬hak yang pertama menyetujui teori pertama ini. Buku Putih Pengkhianatan G 30 S PKI terbitan Se-kretariat Negara (1994) merupakan penjelasan se¬cara lengkap atas peristiwa paling tragis tersebut. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh adalah penulis domestik pertama yang menulis versi ini, bukunya berjudul Percobaan Kup Gerakan 30 September di Indonesia (terbitan Jakarta, 1968). Penulis luar negeri yang dikategorikan masuk dalam versi ini adalah Arnold Brackman, penulis buku The Communist Collapse in Indonesia (terbitan New York, 1969).
b) G 30 S adalah Persoalan Internal Angakatan Darat
Versi kedua beranggapan bahwa G 30 S me¬rupakan persoalan internal Angkatan Darat yang didalangi sebuah klik (kelompok terbatas). Persiapan ge¬rakan dilakukan secara teliti oleh klik tersebut dengan cara menyusupi Partai Komunis Indonesia. Versi kedua ini di¬tulis oleh MR Siregar (Tragedi Manusia dan Ke-manusiaan, Kasus Indonesia: Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua yang terbit per¬tama kali 1993 di Amsterdam). The 30 September Movement karya Coen Holtsappel juga termasuk dalam versi kedua ini. Demikian pula CorneIl Pa¬per (A Preliminary Analysis of the October 1,1965: Coup in Indonesia). Karya Ben Anderson dkk. yang diterbitkan di Ithaca, 1971. Whose Plot? New Light on the 1965 Events karya W.F. Wertheim juga mengacu pada versi yang memojokkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat ini. Buku karya Wi¬mandjaja K. Litohoe, Primadosa, juga mengarah pada sintesis bahwa G 30 S merupakan kudeta yang dirancang oleh klik Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto.
c) G 30 S Digerakkan oleh Central Intelligence Agency (CIA)
Versi ketiga ini beranggapan bahwa pelaku utama/dalang G 30 S adalah Central Intelligence Agency (CIA) atau pemerin¬tah Amerika Serikat. Central Intelligence Agency (CIA) bekerjasama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi Partai Komunis Indonesia dengan tujuan akhir untuk menggulingkan Soekarno. Artikel Peter Dale Scott (“US dan the Overthrow of Soekarno: 1965-1967″, Pacific Affairs, 1985) dan tulisan. Geoffrey Robin¬son (Some Arguments Concerning US Influence and Complicity in the Indonesia Coup of October 1, 1965) merupakan analisis yang mengasumsikan bahwa Central Intelligence Agency (CIA) adalah dalang utama G 30 S. Kepentingan Amerika Serikat sangat jelas, yakni jangan sampai Indonesia menjadi basis komunisme. Pada awal dekade 1960-an, mereka mencemaskan Teori Domino, bahwa komunisme di Indo-China (Vietnam-Kam¬boja) bisa bersambung dengan komunisme di In¬donesia, yang kemudian menciptakan poros Ja¬karta – Pyongyang – Beijing yang sangat ditakuti Amerika Serikat.
d) Bertemunya Kepentingan Inggris dan Amerika Serikat
Versi ini pada intinya mensinyalir bahwa G 30 S adalah “pertemuan” antara rencana Inggris dan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfron¬tatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri de¬ngan penggulingan kekuasaan, sedangkan Amerika Serikat menginginkan Indonesia terbebas dari komu¬nisme. Greg Poulgrain, penulis buku The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunai and Indonesia, 1945-1965, percaya pada asumsi bahwa G 30 S adalah buah pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat.
e) Soekarno Dalang Gerakan 30 September
Versi yang lebih kontroversial, karena meng¬asumsikan Soekarno adalah dalang G 30 S. Ke-pentingan Soekarno adalah untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi Angkatan Darat terhadap ke¬pemimpinannya. Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut terseret karena kede¬katannya dengan sosok Soekarno. Versi ini di¬kembangkan oleh Antonie Dake dalam karyanya, In The Spirit of the Red Banteng, The Devious Dalang: Soekarno and so-called Untung Putsch; juga oleh John Hughes (The End of Soekarno, 1968 atau Indone¬sian Upheaval, 1967). Bagian dari buku Ulf Sund¬haussen (Politik Militer Indonesia 1945-1967: Me¬nuju Dwi Fungsi ABRI) juga mengarah pada dugaan bahwa Soekarno adalah pelaku utama G 30 S.
f) Teori Chaos
“Tidak ada dalang tunggal G 30 S”, ini adalah versi keenam, yang menyerupai Teori Chaos. Ti¬dak ada grand scenario, semua lebih didominasi oleh improvisasi lapangan. Manai Sophiaan (Ke¬hormatan Bagi yang Berhak), Oei Tjoe Tat (Memoar Oei Tjoe Tat), John D. Legge (Sukarno: Sebuah Bio¬grafi Politik) merupakan buku-buku yang terma¬suk versi keenam ini. Intinya, G 30 S merupakan hasil kombinasi unsur-unsur Nekolim atau negara Barat, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang keblinger, serta oknum-¬oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tidak benar.
Di luar keenam teori tersebut, adalah versi¬-versi yang lebih melontarkan pertanyaan diban¬dingkan memberi jawaban-jawaban. Sebaliknya, enam versi tersebut di atas juga belum sampai pa¬da kesimpulan yang final. Persoalannya, banyak pengakuan para saksi sejarah yang belum bisa dijadikan sebagai bahan analisis Yang dibutuh¬kan, tentu saja pengakuan yang jujur. Bukan pengakuan yang dikemas dengan tujuan “men¬cuci dosa masa lampau”, bukan pengakuan aki¬bat “tekanan selama masa penahanan”, bukan pula penulisan sejarah (historiografi) yang di¬bingkai dengan kepentingan politik.
Dari berbagai versi yang ada, kami akan membahas mengenai keterlibatan TNI dalam G30s/PKI.

I.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi tugas sejarah
2. Untuk memperoleh dan memperkaya pemahaman tentang Sejarah nasioanal yang terkait dengan sejarah perjuangan mempertahankan ideologi Pancasila pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
3. Untuk ikut berperan serta dalam kegiatan ilmiah, khususnya ilmu Sejarah melalui studi kepustakaan guna memperkaya khazanah dunia ilmu.
Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Dapat mengetahui berkembangnya PKI di Indonesia pada Tahun 1950-1965 dan pemberontakan yang dilakukannya.
2. Dapat meneliti isu keterlibatan TNI dalam G 30 S
3. Dapat memahami arti sebuah perjuangan
I.3. Landasan Teori
G 30 S adalah Persoalan Internal Angkatan Darat
Versi ini beranggapan bahwa G 30 S me¬rupakan persoalan internal Angkatan Darat yang didalangi sebuah klik (kelompok terbatas). Persiapan ge¬rakan dilakukan secara teliti oleh klik tersebut dengan cara menyusupi Partai Komunis Indonesia. Versi kedua ini di¬tulis oleh MR Siregar (Tragedi Manusia dan Ke¬manusiaan, Kasus Indonesia: Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua yang terbit per¬tama kali 1993 di Amsterdam). The 30 September Movement karya Coen Holtsappel juga termasuk dalam versi kedua ini. Demikian pula CorneIl Pa¬per (A Preliminary Analysis of the October 1,1965: Coup in Indonesia). Karya Ben Anderson dkk. yang diterbitkan di Ithaca, 1971. Whose Plot? New Light on the 1965 Events karya W.F. Wertheim juga mengacu pada versi yang memojokkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat ini. Buku karya Wi-mandjaja K. Litohoe, Primadosa, juga mengarah pada sintesis bahwa G 30 S merupakan kudeta yang dirancang oleh klik Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto
I.4. Rumusan Masalah
1. Apakah dasar yang mengakibatkan adanya isu keterlibatan unsur TNI dalam G 30 s ?
2. Apakah benar TNI adalah dalang dari G 30 S?

BAB II Sekilas Mengenai Gerakan 30 September
II.1. Latar Belakang G30s/PKI
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
LATAR BELAKANG
PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai memberikan 100.000 pucuk senjata chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan hasutan dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.
Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subyek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.

Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.
Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
II.2. Isu Dewan Jendral
Dalam rangka memperburuk citra TNI-AD, PKI melancarkan isu Dewan Jendral. Isu ini disebarluaskan melalui anggota-anggota PKI yang aktif bekerja dalam berbagai lingkungan. Agar isu tersebut sampai kepada Presiden, maka salah seorang anggota PKI yang duduk dalam DPR-GR bernama Soedjarwo Harjowisastro memberikan isu tersebut sebagai informasi kepada Kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelijen), Brigjend Pol Soetarto yang juga merupakan anggota PKI.
Dikatakan bahwa Dewan Jendral terdiri atas sejumlah Jendral TNI-AD, antara lain Jendral TNI A.H. Nasution, Letjend TNI A. Yani, Mayjend TNI Soeprapto, Mayjend TNI S. Parman, Mayjend TNI Haryono M.T, Brigjend TNI Sutoyo S, Brigjend TNI D.I Pandjaitan, dan Brigjend TNI Sukendro yang mempunyai sikap antipati terhadap PKI.
Isu Dewan Jendral terus dilakukan dalam bentuk desas-sesus yang memperburuk citra TNI-AD, dan seolah-olah Dewan Jendral adalah kelompok Perwira Tinggi TNI-AD yang tidak loyal kepada Presiden dan mempunyai kegiatan politik menilai kebijaksanaan Presiden. Oraganisasi-organisasi yang bernaung dibawah PKI digunakan sebagai sarana untuk menyebar luaskan isu tersebut, dan mulai terdengar bulan Mei 1965.
Lingkup penyebaran isu Dewan Jendral adalah sebagai berikut:
1. Penyebarluasan isu yang menyatakan tentang adanya Dewan Jendral didalam tubuh TNI-AD yang mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi kegiatan yang bersifat “kiri”. Dengan isu tersebut, PKI ingin menciptakan kesan bahwa TNI-AD merupakan kekuatan yang bersifat “Kanan” yang anti PKI.
2. Diisukan bahwa Dewan jendral yang disebut sebagai kekuatan kanan mempunyai tujuan yaitu meniklai kebijaksanaan Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi. Pda lingkup ini PKI ingin memberi kesan bahwa Dewan Jendral adalah sebuah badan dalam TNI-AD yang tidak dapat dijamin loyalitasnya kepada BPR. Tujuannnya adaah menhgadu domba antar TNI-AD dengan Presiden
3. Diberitakan Dewan Jendral bekerjasama dengan imperalis, dalam rangka upaya PKI meyebarluaskan kesan kepada masyarakat seolah-olah TNI-AD telah mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia. Isu ini semakin berkembang dengan tersiarnya “dokumen Gilchirst” pada bulan Mei 1965
4. Pada sekitar awal bulan september 1965 dilancarkan isu bahwa Dewan Jendral akan merebut kekuasaan dari presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah uang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pad tanggal 5 Oktober 1965. Kemudian, untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai kebenarannya, PKI telah menciptakan Isu Kabinet Dewan Jendral sebgai berikut:
1) Perdana Menteri :Jendral TNI A.H. Nasution
2) Wakil PM/Menteri Pertahanan : Letjend TNI A. Yani
3) Menteri Dalam Negeri : Hadisubeno
4) Menteri Luar Negeri : Roeslan Abdulgani
5) Menteri Hubungan Dagang LN: Brigjend TNI Sukendro
6) Menteri Jaksa Agung : Mayjend S. Parman
Dalam rangka menyiapkan Gerakan 30 September, biro khusus secara intensif mempengaruhi iknum-oknum anggota ABRI yang telah dibinanya dengan Brifing-Brifing situasi politik, yang intinya :
1) Ada Dewan Jendral yang akan mengadakan perebutan kekuasaan dari Presiden
2) Perlu ada gerakan militer untuk mendahului rencana Dewan Jendral tersebut
Bentuk pengembangan isu Dewan Jendral menjadi rencana matang akan adanya perwira-perwira yang berpikiran maju mendahului rencana Dewan Jendral.

II.3. Aksi Bersenjata Gerakan 30 September
Di Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 01.30 letkol Inf. Untung dengan diikuti Sjam, Pomo, Brigjend TNI Soepardjo dan Kolonel Inf. A. Latief tiba di lubang buaya. Ia memberikan perintah pelaksanaan kepda semua komandan pasukan agar segera berangkat menuju ke sasaran masing-masing yang telah ditetapkan.
Pembagian Tugas Pasukan Penculik
1. Pasukan Pasopati
Tugas Pasukan Pasopati adalah menculik para Jendral Pimpinan TNI-AD dan membawanya ke Lubang Buaya. Kekuatan bersenjata yang tergabung dalam Pasukan Pasopati terdiri atas satu Batalyon Infanteri (minus) dari Brigare Kolonel Inf. A. Latief, satu Kompi Cakrabirawa dari Batalyon pimpinan Letkol Inf. Untung. Satu pleton dari batalyon infantri pimpinan Mayor Inf. Sukirno/kapten inf. Kontjoro, dan pleton-pleton sukwan PKI
Lettu Inf. Dul Arief yang bertinfak sebagai pimpinan pasukan Pasopasti segera mengumpulkan pasukan dalam formasi yang telah ditentukan;
a. Pasukan yang ditugasi menculik Jendral TNI A.H Nasution dibawah pimpinan Pelda Djahurup, anak buah letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu kompi pasukan bersenjata dan stu pleton sukwan PKI.
b. Pasukan yang ditugasi Letjen TNI A. Yani di bawah Pimpinan Peltu Mukidjan, anak Buah Kol.Inf. A. Latief, dengan kekuatan satu kompi pasukan bersebjata dan dua regu Sukwan PKI
c. Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI S. Parman di bawah pimpinan Serma Satar, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
d. Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI Soeprapto dibawah pimpinan Serda sulaiman, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
e. Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI Haryono MT dipimpin oleh Serma Bungkus, anak buah Letkol Inf. Untug, dengan kekuatan satu pleton dan kelompok Sukwan PKI
f. Pasukan yang ditugasi menculik Brigjend TNI Sutojo S. dipimpin oleh Serma Sarono, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
g. Pasukan yang ditugasi menculik Brigjend TNI D.I Pandjaitan dipimpin oleh Serda Sukardjo, anak buah Kapten Inf. kuntjoro, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI.
2. Pasukan Bimasakti
Kekuatan bersenjata yang dialokasikan kepada Pasukan Bimasakti terdiri atas satu Batalyon Infanteri di pimpin oleh Mayor Inf. Bambang Supeno, dan satu batalyon Infanteri yang dipimpinn oleh Kapten Inf. Kuncoro, empat Batalyon sukwan PKI, dan satu Kompi Infanteri pimpinan Kapten Inf. Suradi berasal dari Briginf pimpinan Kol.Inf A. Latief. Pasukan ini bertugas pokok menguasai kota Jakarta yang telah dibagi menjadi enam sektor, yaitu;
• Sektor Jakarta Pusat/kompleks istana Kepres
• Sektor Jatinegara
• Sektor Senen dan Kemayoran
• Sektor Tanjung Priok
• Sektor Kemayoran Lama
• Sektor Grogol
Sejak dini hari, jum’at tanggal 1 Oktober 1965 pasukan ini telah menduduki dan menguasai objek-objek penting di sekitar Monas. Objek-objek yang penting dalam sarana komunikasoi juga telah dikuasai seperti gedung RRI Jakarta dan Gedung Telekomunikasi Jakarta Pusat
3. Pasukan Gatotkaca
Kekuatan bersenjata yang tergabung dalam pasukan gatotkaca terdiri atas satu batalyon pimpinan Mayor Uadara Soejono dan pasukan sukwan dan Sukawati PKI. Satuan ini berfungsi sebagai pasukan cadangan yang bertugas menampung tawanan hasil penculikan dan melakukan pembunuhan serta menguburkan korban-korban hasil penculikan.
Aksi Penculikan
1. Usaha Penculikan Terhadap Jendral TNI A.H. Nasution
Pasukan yang ditugasi menculik Jendral TNI A.H Nasution dibawah pimpinan Pelda Djahurub dengan berkendaraan truk berangkat dari Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.00 menuju ke kediaman Jendral A.H Nasution di jalan Teuku Umar 40 Jakarta. Ketika pasukan penculik melewati kediaman Dr.Leimena yang berdekatan dengan kediaman Jendral A.H. Nasution yaitu di Jalan Teuku Umar 36 Jakarta mereka membunuh pengawal yang bertugas di tempat kediaman Dr.Leimena yaitu Ajun Inspektur Polisi Karel Satsuit Tubun.
Ibu Nasution ketika mengetahui ada sejumlah orang bersenjata masuk secara paksa kedalam rumah, segera mengunci pintu kamar dan memberitahu Jendral A.H. Nasution tentang datangnya orang-orang berseragam yang mungkin bermaksud tidak baik. Beliau kurang yakin akan keterangan isterinya itu dan segera membuka pintu kamar. Ketika melihat pintu dibuka, anggota penculik segera melepaskan tembakan kearahnya, dan seketika itu beliau menjatuhkan diri kelantai, dan isterinya cepat-cepat menutup dan mengunci kamar kembali. Tembakan pasukan penculik diarahkan langsung ke daun pintu kamar.
Sementara itu, Ade Irma Suryani putri bungsu mereka yang berumur 5 tahun oleh pengasuhnnya dilarikan keluar kamar dengan maksud hendak diselamatkan, tetapi seorang penculik melepaskan tembakan otomatis dan mengenai punggung Ade Irma Suryani. Jendral A.H. Nasution didorong oleh isterinya untuk keluar dari kamar melalui pintu samping dan menuju ke pagar tembok. Sambil menggendong Putri bungsunya yang terluka, Ibu Nasution menghadapi para penculik yang sudah nberada diruang tengah. Dan dengan memanjat dinding tembok samping rumah, Jendral A.H. Nasution berhasil melarikan diri.
Salah seorang ajudan Jendral A.H Nasution, yakni Lettu Czi Pierre Andreas Tendean yang malam itu menginap di paviliun, terbangun karena kegaduhan di luar kamar. Kemudian ia keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi, tetapi ia ditangkap oleh gerombolan penculik dan diseret kesalah satu kendaraan. Setelahnya pasukan penculik itu meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Lubang Buaya.

2. Penculikan Terhadap Letjend TNI A. Yani
Pasukan yang bertugas menculik Men/Pangad Letjend TNI A. Yani dipimpin oleh Peltu Mukidjan berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 tanggal 1 Oktober 1965. Setiba dirumah Latjend TNI A.Yani di jalan Latuharhary 6 Jakarta, beberapa anggota penculik segera masuk pekarangan rumah. Regu pengawal yang sama sekali tidak menaruh curiga atas kedatangan mereka seketika itu dilucuti. Sebagian pasukan penculik menuju kekediaman Letjend A.Yani dan mengetuk pintu yang dibukakan oleh seorang pembantu, Isteri A. Yani malam itu sedang berada di kediaman resmi Men/Pangad di Taman Suropati. Sementara puteri kedua Letjend A. Yani terbangun mendengar adanya keributan, tetapi tidak berani keluar kamar. Yang keluar dari kamarnya adalah putera beliau yang berumur 11 tahun, yang segera membagunkan ayahnya, dan belaupun keluar dari kamarya.
Salah seorang anggota pasukan penculik menyampaikan berita baahwa beliau dipanggil Presiden. Ketika beliau menjawab bahwa hendak mandi dan berpakaian terlebih dahulu, salah satu dari penculik melarangnya sambil menodongkan senjatanya. Melihat sikap kuran ajar anggota penculik tersebut beliau sangat marah dan memukulnya hingga jatuh. Beliau membalik dan hendak menutup [pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan ruag makan, tetapi seketika itu Serda Gijadi, salah seorang anggota penculik menembakkan senjata Thompson dari belakan dan tujuh butir peluru menembus tubuh Letjend A. Yani sehingga beliau terjatuh dan roboh. Praka Wagimin menyeret Letjend A. Yani yang berlumuran darah keluar dari kediamannya dan dimasukkan kedalam kendaraan, dan mereka kembali menuju kw Lubang Buaya.
3. Penculikan Terhadap Mayjend TNI Soeprapto
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI Soeprapto di pimpin oleh Sarda Sulaiman. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. pasukan penculik ini mamasuki halamn rumah Mayjend Soeprapto di jalan Besuki 19, Jakarta dan mengetuk pintu. Beliau terbangun dan setelah pasukan penculik menyatakan dari Cakrabirawa, beliau keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Diteras sudah menunggu beberapa paasukan penculik. Serda Sulaiman mengatakan bahwa Mayjend Soeprapto diperintahkan untuk menghadap presiden dengan segera. Oleh beliau diperintahkan untuk menunggu karena akan berganti pakaian. Para penculik melarangnya dengan kasar, bahkan mendorong serta memaksanya keluar. Beberapa orang penculik memegangi tangannya dan menaikkannnya dengan paksa ke dalam sebuah truk. Kemudian mereka kemabli menuju ke Lubang Buaya.

4. Penculikan Terhadap Mayjend S. Parman
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI S. Parman di pimpin oleh Serma Satar. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. pasukan penculik ini mamasuki kediamannya di jalan Samsurizal 32, Jakarta. Mereka memasuki pekarangan rumah dengan melompat pagar. Karena keributan itu Mayjend S. Parman terbangun dan menduga ada perampokan dirumah tetangganya. Beliau keluar kamar dengan maksud memberi bantuan . ketika membuka pintu depan, diluar telah menunggu para paenculik yang mengatakan bahwa beliau dipanggil oleh Presiden. Beliau mengattakan akan memenuhi panggilan tersebut dan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dua orang penculik mengikutinyab dari belakang. Beliau minta agar mereka menunggu di ruang tengah saja, tetapi mereka tidak mengindahkannya.
Ibu S. Parman mulai curiga akan tingka laku mereka yang demikian kasar. Beliau menanyakan surat perintah panggilan dari Iatana Presiden, seorang menjawab bahwa surat perintah tersebut ada pad Pelda Yanto di luar. Usaha Ny. S. Parman untuk melihat surat printah tersebut tidak berhasil. Karena surat peintah itu memang tidak pernah ada. Bahkan beliau ditodong dengan sangkur. Dengan berpakaian lengkap Mayjend S. Parman kluar kamar, sambil melangkah beliau meminta kepada istrinya agar menelpon letjend A. Yani, untuk melaporkan kejadian tersebut. Ternayata kabel telepone telah diputus. Mayjend S. Parman dimasukkan kedalam kendraan pasukan penculik dan dibawa ke Lubang Buaya.
5. Penculikan Terhadap Mayjend TNI Haryono MT
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI Haryono MT di pimpin oleh Serma Bungkus. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. setibanya di kediaman Mayjend Haryono MT di jalan Pramabanan 8, Jakarta. Serma Bungkus memberi tahu Ny. Haryono bahwa Mayjend Haryono dipanggil oleh Presiden. Ny. Haryono yang tidak menaruh curiga kepada mereka kemudian membangunkan Mayjend Haryono, beliau menaruh curiga dan melaui Isterinya beliau meminta agar kembali lagi sektar pukul 08.00.Serma Bungkus memaksa agar beliau berngakat pad malam itu juga. Kerena menyadari sesuatu hal yng tidak wajar beliu meminta kepda isteri dan anak-anaknya pindaah kekamar sebelah. Sementar itu Serma bungkus dan beberapa anggota penculik berteriak-teriak meminta agar beliau keluar.
Karena beliau tidak memenuhi permintaan tersebut, mereka melepaskan tembakan ke pintu yang terkunci. Pintu terbuka dan mereka memasuki kamar tidur. Pada saat beliau berusaha merebut senjata salah seorang anggota penculik, tetapi gagal dan bersamaan denga itu beliau dtusuk beberapa kali dngan sangkur. Beliau roboh bermandikan darah dan kemudian diseret keluar dan dimasukkan kjedala truk lalu kemabli ke lubang buaya.
6. Penculikan Terhadap Brigjend TNI Sutojo S
Pasukan yang bertugas menculik Brigjen TNI Sutjoo di pimpin oleh Serma Surono. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00.. sebagian anggota penculik memasuki bagian belakang rumah kediaman beliau di jalan Sumenep 17, Jakarta mlaui garasi sebelah kana. Dengan todongan sangkur mereka meminta kepada pembantu untuk menyerahkan kunci pintu yang menuju ke kamar tengah, setelah mmembuka pintu, penculik menerobos masuk dan mngatakan kepada Brigjend Sutojo, bahwa beliau di panggil presiden, kemudin para penculik membawa beliau dengan paksa keluar rumah dan membwanya ke Lubang Buaya.

7. Penculikan Terhadap Brigjend TNI D.I Pandjaitan
Pasukan yang bertugas menculik Brigjend di pimpin oleh Serda Sukardjo. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. para penculik membuka pintu kediamannya yang berada di Jalan Hasannudiin 53 jakarta dengan paksa, kemudian menembak kedua keponkan beliau yang saat itu sedang tidur dilantai atas. Salah seorang diatanratanya tewas, setelah itu para penculik berteriak memanggil Brigjend D.I Panjaitan agar keluar untuk menghadap presiden. Semula beliau tidak mau keluar, tetapi karena adanya ancaman dari para penculik yang akan membunuh seisi rumah jika tidak mau keluar, maka beliau keluar dan menuruni tangga dengan mengenakan pakaian seragam lengkap.
Setiba dihalaman, beliau tidak dapat menahan amarahnya atas sikap para anggota pasukan penculik terhadapnya. Beliau dipukul dengan popor senjata hingga jatuh. Pada saat itu juga dua orang anggota penculik yang lain menembaknya dengan senjata otomatis.
D.I Panjaitan gugur pada saat itu juga dan jenazahnya dimasukkan dalam satu kendaraan yang telah disediakan. Sementa itu, seorang anggota polisi berpangkat agen polisi ( Bharada) Sukitman yang sedang melaksanakan tugas patroli, karena mendengar letusan senjata api, mendatangi tempat kejadian. Setibanya ditempat itu ia langsung ditangkap oleh para penculik dan ikut dibawa pula ke Lubang Buaya.
Konsolidasi Pelaksanaan Penculikan
1. Penyerahan hasil penculikan
Seluruh korban penculikan dibawa ke Lubang Buaya dan diserahkan kepada pasukan Gatotkaca. Lettu Inf. Dul Arief selaku pimpinan Pasukan Pasopati segera meninggalkan Lubang Buaya sekitar pukul 06.30 menuju Cenko I di gedung Penas untuk melaporkan hasil penculikan serta lolosnya Jenderal TNI A.H Nasution dari usaha penculikan tersebut. Hadir pada saat pelaporan itu para pimpinan pelaksana Gerakan 30 September, yakni Sjam, Pono, Kolonel Inf. A. Latief, Letkol Inf. Untung, Letkol Udara heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono.
Beberapa saat kemudian datang Brigjen Soepardjo, Mayor Inf Soekirno, dan Mayor Inf Bambang Soepeno. Ketiga perwira ini bersama Lettkol Udara Heru Atmodjo kemudian atas perintah Sjam berangkat ke Istana Merdeka untuk melapor, menjemput, serta membawa presiden Soekarno kepangkalan halim Perdana Kusumah.
2. Penyiksaan dan Pembunuhan
Sesuai dengan fungsinya sebagai komandan pasukan cadangan, Mayor Udara Gathut Soekrisno telah menyusun kedudukan pertahanan. Kepada satuan-satuan dibagikan peralatan dan perlengkapan berupa pakaian dan senjata. Oleh karena senjata yang tersedia dianggap belum mencukupi, ia memerintahkan Serma Udara Maoen membongkar dengan paksa gudang senjata milik Korud V yang terletak di Mampang Prapatan. Pembongkaran dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 02.30.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 05.30 pasukan Gatotkaca dibawah pimpinan Mayor Udara Gathut Soekrisno menerima hasil penculikan dari pasukan Pasopati. Sementara itu sejak pukul 05.00 para Sukuan PKI yang diantarany terdapat para Sukwati Gerwani, menunggu datangnya kendaraan yang membawa para korban penculikan di dekat sebuah sumur tua dibasis gerakan mereka daerah Lubang Buaya. Korban penculikan terdiri atas empat orang yang matanya ditutup dengan kain merah dan tangannya diikat kebelakang, serta tiga orang lainnya dalam keadaan meninggal.
Keempat orang yang masih hidup itu disiksa hingga akhirnya mninggal. Selanjutnya sukwan-sukwan PKI melemparkan korban itu ke dalam sumur. Sumur itu ditimbun dengan sampah dan tanah yang kemudian diatasnya ditanami pohon pisang untuk menghilangka jejak.

II.4. Upaya Penumpasan G30s/PKI
Operasi penumpasan Gerakan 30 September PKI mulai dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui usaha-usaha antara lain :
1. Menetralisir pasukan yang berada di sekitar Kawasan Istana yang dimanfaatkan oleh Gerakan 39 September PKI yaitu :
a. Pasukan Batalyon 503/ Brawijaya ( berhasil disadarkan dan kembali ke Jawa Timur)
b. Pasukan Batalyon 545/ Diponegoro ( sebagian anggota tetap bergabung dengan G 30 S PKI )
2. Merebut tempat-tempat yang dikuasai kaum pemberontak antara lain gedung RRI, gedung telekomunikasi dan semua aset milik pemerintah di Jakarta dengan mengerahkan pasukan dari kesatuan RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edy Wibowo
3. Merebut lapangan Udara Halim Perdana Kusuma yang disinyalir menjadi basis kekuatan kaum pemberontak yang dilakukan oleh pasukan RPKAD dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari :
a. Batalyon 238 Kujang/Siliwangi
b. Batalyon I Kavaleri
Lapangan Halim berhasil direbut pada 2 Oktober 1965
4. Mencari dan menemukan tempat penimbunan korban penculikan pada 3 Oktober 1965 atas informasi dari anggota polisi Sukitman yang ikut diculik namun berhasil melarikan diri
5. Pada 4 Oktober 1965 jenazah korban penculikan diambil dari sumur tua di Lubang Buaya dan pada 5 Oktober 1965 dimakamkan di makam pahlawan Kalibata Jakarta

6. Tokoh-tokoh kunci dalam pemberontakan G 30 PKI berhasil ditangkap antara lain :
a. Kolonel A. Latief ( Komandan Penculikan) berhasil ditangkap pada 8 Oktober 1965
b. Letkol Untung ditangkap di Tegal 11 Oktober 1965
c. DN Aidit ditangkap di Solo 24 Oktober 1965
7. Upaya penumpasan juga dilakukan di daerah-daerah terutama di Jawa Tengah yang merupakan daerah basis PKI yang paling kuat

II.5. Pendapat Tentang Peristiwa G30s/PKI
Ada beberapa pendapat tentang peristiwa G 30 S/PKI antara lain :
1. Brigjen (purn) Herman Sarens Sudiro ( Pembantu Utama Letjen Ahmad Yani)
Menurutnya pelaku utama G 30 S / PKI adalah PKI
Alasan : target awal PKI adalah membunh Presiden Soekarno yang hendak dilakukan saat peringatan Hari ABRI 5 Oktober 1965. PKI berkeinginan agar pembunuhan itu seperti saat Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh saat berada di panggung kehomatan saat parade.
2. Dr. Harold Crouch ( Pengamat Militer dari Universitas Australia )
Menurutnya bahwa peristiwa G 30 September dilatarbelakangi oleh adanya persaingan di antara para jenderal di tubuh AD, terutama antara jenderl yang mendapat kedudukan dan yang tidak mendapat kedudukan. Sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh G 30 S PKI untuk mewujudkan cita-citanya
3. Brigadir Jenderal Suharyo Kecik
Menurutnya Suharto termasuk jenderal yang paling senior namun pendidikannya terbatas ( tidak pernah sekolah keluar seperti jenderal-jenderal yang lain) sehingga kariernya mentok. Hal ini akan dimanfaatkan oleh Biro Khusus PKI untuyk mendekati dan mempengaruhinya. Namun pendapat ini masih harus dibuktikan lebih lanjut .
4. Gabriel Kolko ( Sejarawan Amerika Serikat)
Menurutnya pendapatnya berdasarkan dokumen rahasia Amerika Serikat menyebutkan bahwa pada awal bulan Nopember 1965, para jenderal TNI AD di Indonesia meminta bantuan senjata kepada Amerika Serikat untuk mempersenjatai kaum anti-komunis dari kalangan keagamaan dn pemuda nasionalis

5. Kolonel Sukendro (Perwira Intel AD)
Menurutnya dalang peristiwa G 30 S PKI adalah Cina
Alasan : Sebelum munculnya peristiwa G 30 S PKI ia pernah menerima daftar nama para jenderal yang terbunuh dalam peristiwa itu, padahal Kostrad sendiri belum mengetahui secara pasti nasib para jenderal itu.

II.6. Dampak Sosial-Politik Peristiwa G30s/PKI
1. DAMPAK SOSIAL
Menanggapi peristiwa G 30 S PKI presiden Soekarno bersikap kurang tegas sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat terutama kalangan amahsiswa dan pelajar yang mendapat dukungan ABRI. Sedang dalam bidang ekonomi, terjadi kondisi haega barang-barang naik dan terjadi inflasi sangat tinggi bahkan melebihi 600% setahun.
Upaya mengatasi inflasi :
• Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, dari Rp 1000 menjadi Rp 100 uang baru.
• Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat sejak 1 Januari 1966 yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang secar tidak terkendali

2. DAMPAK POLITIK
Munculnya gelombang aksi menentang ketidak tegasan Presiden Soekarno tentang peristiwa G 30 S PKI terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar misalnya KAMI, KAPPI,KAPI, KAWI, KABI yang kemudian mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) pada 10 Januari 1966 yang berisi :
a. Pembubaran PKI
b. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
c. Penurunan harga-harga (perbaikan ekonomi)
Dalam usaha menuntut TRITURA telah gugurseorang mahasiswa Arief Rahman Hakim yang tertembus peluru pengawal kepresidenan. Reaksi presiden terhadap aksi-aksi demo menentang dirinya adalah membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966. pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden memimpin sidang kabinet yang membahas kemelut politik saat itu. Namun presiden buru-buru pergi ke Bogor karena ada informasi di sekitar istana terdapat pasukan-pasukan liar.
Tindakan Presiden ini mengundang tanggapan dari 3 perewira TNI AD yaitu :
• Mayor Jenderal Basuki Rahmat
• Brigadir Jenderal M. Yusuf
• Brigadir Jenderal Amir Mahmud

Yang menyusul ke Bogor dengan membawa pesan dari Jenderal Soeharto bahwa Soeharto siap mengatasi keadaan kalau presiden memberi kepercayaan padanya. Sehingga presiden kemudian memerintahkan ketiga jenderal dan Komandan resimen Cakrabirawa BrigJen Sabur untuk membuat konsep surat perintah kepada Jenderal Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) dalam TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yang intinya berisi :
Memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta stabilitas jalannya pemerintahn dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.
Langkah selanjutnya adalah Letjen Soeharto membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966 ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

BAB III KETERLIBATAN UNSUR TNI DALAM G 30 S
III.1. Keterlibatan Unsur TNI AU
• Menurut Buku “Menyingkap Kabut Halim 1965″: Kontroversi Lubang Buaya.
Lubang Buaya yang pertama adalah sebuah desa yang berada di luar wilayah PAU Halim Perdanakusuma. Kalau ditarik garis lurus, desa ini berjarak tiga setengah kilometer dari Markas Komando Operasi PAU Halim Perdanakusuma. Sedangkan Lubang Buaya yang kedua adalah nama suatu lapangan dalam wilayah PAU Halim Perdanakusuma, yang biasanya dijadikan dropping zone untuk latihan penerjunan.
Di sekitar dropping zone inilah terjadi tembak-menembak antara pasukan RPKAD dan Batalyon 454 (Kedua pasukan itu hadir di alamat yang salah, seharusnya mereka ke Desa Lubang Buaya, bukan ke Lapangan Lubang Buaya yang menjadi dropping zone).
Fakta tentang dua Lubang Buaya ini terungkap dalam buku yang baru terbit, berjudul Menyingkap Kabut Halim 1965, yang acara peluncurannya dilakukan hari Selasa (9/11) ini di Jakarta, dengan menghadirkan pembicara sejarawan senior, Prof Dr Taufik Abdullah.
Buku yang disusun Perhimpunan Purnawirawan AURI (PP-AU) ini, berusaha menam-pilkan sejumlah fakta baru, di samping berusaha pula meluruskan beberapa penafsiran keliru selama ini mengenai dugaan keterlibataan TNI AU dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
Pembentukan opini yang secara sengaja dan sistematis dilakukan selama lebih dari 30 tahun oleh rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memang berhasil membentuk citra negatif bahwa TNI AU (yang dahulu bernama Angkatan Udara Republik Indonesia) terlibat dalam peristiwa tersebut.
Ada sejumlah fakta yang dipakai untuk menunjang pembentukan opini tersebut, terutama fakta bahwa Lubang Buaya dijadikan sebagai basis pasukan PKI, dan di tempat ini pula jenazah ketujuh jenderal TNI AD ditemukan.
Kehadiran Presiden Soekarno di PAU Halim Perdanakusuma tanggal 1 Oktober 1965, juga dijadikan alasan mengenai keterlibatan TNI AU. Selain itu disebutkan bahwa Menteri/Panglima AU Laksamana Madya Udara Omar Dhani menyetujui pembentukan “Angkatan Kelima” yang berintikan PKI.
Tetapi benarkah TNI AU terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, dan kalau betul, seberapa jauh kadar keterlibatan tersebut?
Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 sudah lama berlalu, dan dengan demikian ia telah menjadi bagian dari sejarah masa lalu bangsa ini. Sebagai bagian dari sejarah, tentu saja peristiwa itu akan selalu mengundang berbagai penafsiran post-factum, dengan sudut pandang atau kepentingan yang mungkin berbeda-beda.
Namun setiap usaha pengungkapan kembali terhadap peristiwa itu tetap menjadi penting, karena usaha seperti itu akan dapat memunculkan kembali sejumlah fakta baru, juga dapat meluruskan kembali penafsiran yang keliru atas peristiwa bersejarah tersebut.
Hal itu pulalah yang coba dilakukan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Purnawirawan AURI (PPAU) melalui penyusunan dan penerbitan buku tersebut. Buku yang mulai disusun awal tahun ini, memang dimaksudkan sebagai semacam buku putih tentang kedudukan dan peranan TNI AU di seputar peristiwa G30S/ PKI.
Buku ini secara tegas membantah opini yang terbentuk selama ini bahwa TNI AU terlibat dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Secara individual memang diakui ada anggota TNI AU yang terlibat, namun tidak secara institusional.
Buku ini mengungkap secara terus terang peranan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) Halim, yang menjadi pimpinan latihan kemiliteran bagi sekitar 2.000 sukarelawan binaan PKI di Desa Lubang Buaya. Tetapi tindakan Sujono sudah berada di luar jalur komando resmi pimpinan TNI AU. Jadi Sujono memang terlibat penuh dan merupakan kader PKI.
Sebaliknya tuduhan bahwa Omar Dhani terlibat karena berpihak dan melindungi Bung Karno, tidak berdasar. Diungkapkan dalam buku bahwa selama 16 tahun di bawah pimpinan Laksamana Udara Soerjadi Soerjadarma hingga tahun 1962, AURI tidak mengenal politik kecuali politik negara. Sedangkan sejak AURI di bawah pimpinan Omar Dhani, dia langsung berhadapan dengan situasi politik yang mengharuskannya turut serta beretorika “Berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, tanpa reserve.”
Sementara pimpinan militer lainnya, khususnya Angkatan Darat terkesan mempunyai sikap politik yang berbeda, dan tidak begitu saja bersedia menerima keputusan politik Bung Karno.
Ada hal baru dan penting yang terungkap dalam buku ini, yakni bahwa tuduhan keterlibatan TNI AU dalam G30S/PKI yang dilontarkan oleh pimpinan Angkatan Darat waktu itu (yaitu Mayor Jenderal Soeharto) sebenarnya dilandasi oleh friksi yang sedang berproses di antara politisi sipil maupun elite pimpinan ABRI waktu itu, yaitu sejak dilancarkannya konfrontasi terhadap Malaysia.
Operasi sebelumnya untuk membebaskan Irian Barat (Trikora) telah memberikan pelajaran bagi Bung Karno tentang pentingnya keunggulan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam operasi militer. Maka ketika mencanangkan Konfrontasi Malaysia, Bung Karno menunjuk Menteri/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani memimpin Operasi Komando Siaga, yang kemudian diubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga).
Penunjukan ini mendapat reaksi keras dari TNI AD. Akibatnya Operasi Kolaga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena keengganan pimpinan TNI AD untuk memberikan dukungan sepenuhnya, terutama pengiriman pasukan ke daerah perbatasan.
Berbagai friksi yang muncul dalam Kolaga ikut mewarnai iklim politik selama prolog G30S/ PKI, dan hal itu dimanfaatkan oleh PKI untuk semakin mempertentangkan elite politik di sekitar Bung Karno, termasuk mempertentangkan pimpinan TNI AU dengan pimpinan TNI AD.

III.2. Keterlibatan Unsur TNI AD
• Kesaksian Soebandrio
Sejak 17 Oktober 1952 pemerintahan Soekarno sudah mulai digoyang. Kubu Nasution membentuk Dewan Banteng dan Dewan Gajah di Sumatera Selatan. Yang disebut dewan ini hanya penggalangan massa oleh kubu Nasution, namun mereka terang-terangan menyebut diri sebagai pemerintahan tandingan. Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak suka melihat kemesraan hubungan Soekarno-PKI.
Presiden Soekarno mengetahui gerakan menentang pemerintah itu. Soekarno tahu bahwa pemerintah sedang terancam. Ia juga tahu bahwa biang keroknya adalah Nasution. Maka, Soekarno pun langsung menghantam ulu hati persoalan dengan cara membatasi peranan Nasution. Jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata tetap dipertahankan, tetapi peranannya dibatasi. Nasution diberi tugas oleh Soekarno dalam urusan administratif pasukan. Nasution dilarang ikut campur urusan operasional prajurit. Itu sama artinya Nasution dimasukan ke dalam kotak.

Gerakan Presiden itu diimbangi dengan pengangkatan Letjen A. Yani sebagai Menpangad. Tugasnya, secara formal, jelas memimpin pasukan TNI AD, namun di balik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden agar membatasi desakan Kubu Nasution terhadap pemerintah. Ini semacam operasi intelijen. Akibatnya, hubungan Nasution dengan Yani memburuk.

Mulanya, konflik Nasution-Yani tidak tampak di permukaan. Hanya kalangan elite saja yang memahami situasi yang sebenarnya, sejak Yani diangkat. Tetapi, beberapa waktu kemudian Yani mengganti beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam). Para Pangdam yang diganti kemudian diketahui bahwa mereka adalah orang-orangnya Nasution. Karena itu, tampaklah peta situasi yang sesungguhnya.
Itu gerakan militernya. Sedangkan gerakan sipilnya, Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio memindahkan kedudukan Nasution dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata ke Penasihat Presiden. Itu terjadi menjelang akhir tahun 1963. Tentu saja Nasution harus tunduk pada perintah Presiden. Tidak ada alasan dia untuk menolak. Sebab, di kalangan tentara sendiri sudah khawatir terjadi perpecahan ketika hubungan Nasution dengan A. Yani memanas, sehingga jika seandainya Nasution melakukan tindakan membangkang, pasti tidak akan didukung oleh pasukan di tingkat bawah. Dan, kemungkinan ini pasti sudah dihitung secara cermat oleh Nasution. Itu sebabnya ia tunduk.

Langkah selanjutnya bagi Soekarno yaitu tinggal menggunduli sisa-sisa kekuatan Kubu nasution. Antara lain, PARAN (Panitia Retooling Aparatur negara, sebuah komisi penyelidik anti korupsi yang dibentuk Nasution) dibubarkan pada awal tahun 1964. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang dipimpin oleh orang kepercayaan Soekarno, Dr. Soebandrio (saya). Untuk memperkuat, Yani ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Staf KOTRAR.
Dari perpektif Soekarno, retaknya hubungan antara Yani dan Nasution sudah merupakan kemenangan. Apalagi, kemudian Nasution dicopot dari posisi strategis dan dimasukkan ke dalam kotak. Dengan begitu, politik Negara dalam Negara yang sempat diciptakan oleh Nasution berubah menjadi sangat lemah.
Melihat kondisi demikian, para pimpinan Angkatan Bersenjata justru cemas. Mereka khawatir, konflik antara Nasution dan Yani itu akan merembet ke prajurit di lapisan bawah. Kalau itu terjadi, tentu akibatnya bisa fatal. Kekhawatiran ini lantas disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Presiden Soekarno menugaskan beberapa perwira senior, termasuk Mayjen Soeharto dan Pangdam Jawa Timur Basuki Rahmat, untuk menemui Nasution. Tugasnya, menyarankan kepada Nasution agar menyesuaikan diri dengan jalur yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno. Jangan sampai ada pembangkangan.

Dua kubu yang berkonflik itu pada dasarnya sama-sama anti-PKI. Meskipun Yani berada di pihak Bung Karno, namun Yani tidak menyukai PKI akrab dengan Bung Karno. Sementara, Soeharto yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Nasution dan Yani, cenderung berpihak kepada Nasution.
Konflik antara Nasution dan Yani itu ternyata tidak gampang didamaikan. Suatu hari di awal tahun 1965 ada pertemuan penting yang dihadiri 12 jenderal AD di Mabes AD. Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Padahal, pertemuan itu diselenggarakan dalam upaya mendamaikan Nasution dengan Yani. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili.
Pada pertengahan April 1965 ada pertemuan yang lebih besar lagi. Kali ini pertemuan dihadiri oleh sekitar 200 perwira militer di Mabes AD. Dalam pertemuan itu Nasution dan Yani juga tidak datang. Namun pertemuan itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama:Tri Ubaya Sakti. Pencetusnya adalah Soeharto. Intinya berisi tiga janji jujur dari jajaran AD , substansinya demikian: TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden RI.

Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangan elite politik dan masyarakat intelektual, karena dengan begitu semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik Negara dalam Negara yang sudah dirintis oleh Nasution. Ini juga berarti bahwa Kubu Nasution menang terhadap Kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno.
POLITIK MUKA DUA
Soeharto, salah satu perwira yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dan Nasution, berada di posisi yang tidak enak, karena Soeharto memiliki memori buruk dengan Nasution maupun Yani. Penyebabnya adalah perilaku Soeharto sendiri yang buruk. Itu terjadi saat Soeharto masih di Divisi Diponegoro.
Saat di Divisi Diponegoro Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, Liem Sioe Liong (kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia). Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem.
Saat mengetahui ulah Soeharto, kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalu-kan korps. AH Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di mahkamah militer dan segera dipecat dari AD. Namun, Mayjen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.
Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoad dan diterima oleh Dan Seskoad Brigjen Suwarto. Saat itu Seskoad tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan. Para perwira di Seskoad berfungsi sebagai guru teori Negara dalam Negara.
Karena itulah, saat Soeharto ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dengan Nasution, ia berada di posisi serba tidak enak. Yani pernah menempelengnya, sedangkan Nasution pernah mengusulkan agar dia dipecat dari AD dan diadili di Mahkamah Militer. Tetapi, toh Soeharto memilih berpihak ke Nasution, sehingga yang kelihatan adalah bahwa Soeharto berada di dalam Kubu Nasution.
Namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri. Kubu Soeharto terbentuk ketika kepercayaan AS terhadap Nasution mulai luntur. Ini disebabkan oleh fungsi Nasution terhadap pemberontakan Permesta, kampanye pembebasan Irian Barat dan slogan Ganyang Malaysia tidak efektif. Tiga hal itu membuat kepentingan AS terhadap Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya, terganggu, sehingga AS tidak lagi akrab dengan Nasution. Keakraban AS dengan Nasution – dari perspektif AS – awalnya perlu untuk mengimbangi kebijakan Bung Karno yang cenderung lunak pada PKI. Di saat kepercayaan AS terhadap Nasution luntur dan Soeharto sudah menjadi Pangkostrad, Soeharto membangun kubu sendiri.
Awal Januari 1965 di kantor Kedutaan Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd, datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Dubes RI untuk Yugoslavia, Yoga Soegama (kelak dijadikan Kepala Bakin oleh Soeharto). Pengirimnya adalah Pangkostrad Soeharto. Isinya: Yoga ditawari pulang ke Jakarta dengan jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Tawaran itu menarik bagi Yoga. Karena itu, pada 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di Jakarta, langsung menghadap Panglima Kostrad di rumahnya, Jalan H Agus Salim. Mereka bermusyawarah di sana. Itulah awal terbentuknya Kubu Soeharto.
Pemanggilan Yoga Soegama dari Beograd oleh Soeharto itu mengandung tiga indikasi: Pertama, Yoga kembali ke Indonesia tidak melalui jalur normal. Seharusnya penarikan Yoga dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd dilakukan oleh Menpangad Yani, sebab Yoga adalah perwira AD. Tetapi, kenyataannya Yoga ditarik oleh surat panggilan Pangkostrad Mayjen Soeharto. Kedua, tujuan kepula-ngan Yoga ke tanah air adalah bersama-sama Soeharto menyabot (sabotase) politik-politik Bung Karno. Ketiga, mereka bertujuan menghancurkan PKI. Indikasi ini diungkapkan oleh Ali Moertopo (salah satu anggota trio Soeharto-Yoga) dengan rasa bangga dan tanpa ragu.
Bagi Soeharto, menarik seorang pejabat dengan cara begitu adalah hal biasa. Padahal dia sudah melangkahi garis hubungan hierarki dan komando. Dengan cara yang melanggar aturan itu dia membentuk kubunya. Pokok-pokok masalah yang menjadi perhatian kubunya sama sekali tidak menyangkut hal yang berkaitan dengan Panglima AD, tetapi menyangkut politik nasional dan internasional. Perhatian kubu itu tertuju pada Bung Karno dan PKI.
Kubu Soeharto disebut juga Trio Soeharto-Yoga-Ali. Untuk selanjutnya kita sebut Kelompok Bayangan Soeharto. Mereka bersatu dengan cara-cara tersamar. Mereka bergerak di bawah permukaan. Awalnya teman lama dan sudah merupakan satu tim kompak ketika sama-sama berada di Kodam Diponegoro. Kekompakan trio ini sudah teruji saat mematahkan rencana pimpinan AD memilih Pangdam Diponegoro. Kekompakan mereka dilanjutkan di Jakarta.
Tentang kekompakan trio Soeharto mematahkan rencana pimpinan AD, ceritanya demikian: Saat itu pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro. Rencana pencalonan Bambang itu kemudian diketahui oleh para perwira di sana. Soeharto yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, juga mendengar. Hebatnya, meskipun pangkat Soeharto lebih rendah dibanding Bambang Supeno, namun ia berani merebut posisi Pangdam. Caranya, dengan menggunakan strategi yang kotor namun terselubung.
Di saat rencana pengangkatan Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro bocor, ada sebuah rapat gelap di Kopeng, Jateng, yang dihadiri beberapa perwira Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Soeharto melalui salah satu anggota trionya, Yoga Soegama. Tetapi, Soeharto sendiri tidak hadir. Intinya, rapat memutus-kan bahwa Soeharto harus tampil sebagai Pangdam Diponegoro. Jika tidak, Yoga dan Soeharto akan manggalang kekuatan untuk bersama-sama menolak pencalonan Bambang Supeno. Saat itu pencalonan Bambang menjadi Pangdam belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga Soeharto yang berupaya merebut jabatan itu harus berpacu dengan waktu.
Namun, ternyata skenario Soeharto (melalui Yoga) ini tidak didukung oleh para perwira peserta rapat. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya seorang perwira kesehatan Kolonel dr.Suhardi yang menandatangani, tanda setuju atau mendukung pernyataan sikap itu. Yang lain tidak.
Yoga semula mengaku bahwa pertemuan itu tidak diberitahukan lebih dulu kepada Soeharto. Ini bisa diartikan bahwa bukan Soeharto pembuat skenario. Ketika dua orang utusan Kodam Diponegoro hendak ke Jakarta untuk meminta tanda tangan Presiden tentang pengangkatan Bambang Supeno, barulah rapat gelap itu disebar-kan.
Berdasarkan memori Yoga yang terungkap kemudian, rapat itu adalah gagasan Soeharto. Pengakuan awal Yoga bahwa Soeharto tidak mengetahui rapat tersebut – dikatakan Yoga – agar ridak menimbulkan kecurigaan dari Jakarta bahwa Soeharto menggalang kekuatan, menolak pencalonan Bambang Supeno. Tetapi, tentang hal ini tidak ada konfirmasi, apakah benar rapat gelap itu dikoordinir Soeharto melalui Yoga atau atas inisiatif Yoga sendiri.
Sebagai pembanding: salah seorang anggota trio Soeharto, Ali Moertopo, menyata-kan bahwa pada saat itu ia adalah komandan pasukan Raiders yang diminta mem-bantu Yoga melancarkan operasi intelijen. Tidak dirinci bentuk operasi intelijen yang dimaksud, namun tujuannya adalah mengusahakan agar Soeharto menjadi Panglima Diponegoro. Tetapi, Ali sama sekali tidak menjelaskan siapa yang meminta dia, Yoga atau Soeharto. Atau mungkin kedua-duanya.
Terlepas dari apakah Yoga berbohong atau tidak soal koordinator rapat gelap itu, tetapi rangkaian pernyataan Yoga dan Ali Moertopo itu menunjukkan adanya suatu komplotan Soeharto. Komplotan yang bergerak dalam operasi intelijen. Soeharto adalah dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Tentu, dalangnya tidak perlu terjun langsung.
Akhirnya, nasib mujur bagi para wayang tersebut, karena komplotan ini berhasil. Bambang Supeno tidak jadi Pangdam, melainkan Soeharto yang tampil menjadi Pangdam Diponegoro. Dari proses komplotan itu bekerja, bisa digambarkan jika seandainya Soeharto tidak jadi Pangdam dan skenario rapat gelap itu terbongkar sehingga diketahui pimpinan AD, maka pasti Soeharto akan terhindar dari jerat hukum. Ia bisa dengan mudah berkhianat sebab ia tidak ikut rapat gelap itu. Yang paling berat risikonya tentu adalah Kolonel dr. Suhardi.
Hal itu pernah dilakukan oleh Soeharto dan komplotannya ketika ia melakukan percobaan kudeta pada 3 Juli 1946. Namun kudeta itu gagal dan Soeharto berbalik arah mengkhianati komplotannya sendiri. Soeharto menangkap komplotannya dan berdalih mengamankan negara.
Percobaan kudeta 3 Juli 1946 dilancarkan di bawah pimpinan Tan Malaka dari Partai Murba. Tan Malaka mengajak kalangan militer Jawa Tengah, termasuk Soeharto. Yang akan digulingkan adalah Perdana Menteri Sjahrir. Awalnya, 20 Juni 1946 PM Sjahrir dan kawan-kawan diculik di Surakarta. Penculiknya adalah kelompok militer di bawah komando Divisi III dipim-pin oleh Sudarsono. Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu.
2 Juli 1946 kelompok penculik berkumpul di markas Soeharto sebanyak dua batalyon. Pasukan lantas dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta, esok harinya.
SK dibuat dalam empat tingkat. Keputusan Presiden dimuat dalam maklumat nomor 1, 2 dan 3. Semua maklumat mengarah ke kudeta. Misalnya, maklumat nomor dua berbunyi demikian: Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yag berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama Kepala Negara hari ini memberhentikan seluruh kementrian negara Sutan Sjahrir. Yogya-karta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno.
Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik.
Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi menyelamat. Malah, dalam buku otobiografinya, Soeharto menyebut sekilas peristiwa itu, tetapi menurut versi dia yang tentu saja faktanya dia balik sendiri. Pada awal Indonesia merdeka itu Soeharto sudah menerapkan politik Bermuka Dua.

DEWAN JENDERAL
Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima. Angkatan Kelima bersumber dari rencana sumbangan persenjataan gratis dari RRT. Tiga hal ini berkaitan erat. Pada bagian terdahulu diungkapkan bahwa tawaran bantuan persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalyon dari RRT diterima Bung Karno. Hanya tawaran yang diterima, barangnya belum dikirim. Bung Karno lantas punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tapi Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima itu.
Ternyata Menpangad Letjen A Yani tidak menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima itu. Para perwira ABRI lainnya mengikuti Yani, tidak setuju pada ide Bung Karno itu. Empat angkatan dinilai sudah cukup. Karena itulah berkembang isu mengenai adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden. Isu terus bergulir, sehingga kelompok perwira yang tidak puas terhadap Presiden itu disebut Dewan Jenderal. Perkembangan isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kup terhadap Presiden.
Menjelang G30S meletus, Presiden memanggil Yani agar menghadap ke Istana. Yani rupanya merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah sudah siap kursinya (Menpangad) akan diberikan kepada orang lain. Saat itu juga beredar isu kuat bahwa kedudukan Yani sebagai Menpangad akan digantikan oleh wakilnya, Mayjen Gatot Subroto. Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke Istana pada 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan dibunuh.
Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal itu adalah Letkol Untung Samsuri. Sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana – Cakra Birawa – ia memang harus tanggap terhadap segala kemungkinan yang membahayakan kese-lamatan Presiden. Untung gelisah. Lantas Untung punya rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka. Rencana ini disampaikan Untung kepada Soeharto. Menanggapi itu Soeharto mendukung. Malah Untung dijanjikan akan diberi bantuan pasukan. Ini diceritakan oleh Untung kepada saya saat kami sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung (lengkapnya simak sub-bab Menjalin Sahabat Lama).
Saya menerima laporan mengenai isu Dewan Jenderal itu pertama kali dari wakil saya di BPI (Badan Pusat Intelijen), tetapi sama sekali tidak lengkap. Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok jenderal AD yang disebut Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden. Segera setelah menerima laporan, langsung saya laporkan kepada Presiden. Saya lantas berusaha mencari tahu lebih dalam. Saya bertanya langsung kepada Letjen Ahmad Yani tentang hal itu. Jawab Yani ternyata enteng saja, memang ada, tetapi itu Dewan yang bertugas merancang kepangkatan di Angkatan Bersenjata dan bukan Dewan yang akan melakukan kudeta.
Masih tidak puas, saya bertanya kepada Brigjen Soepardjo (Pangkopur II). Dari Soepardjo saya mendapat jawaban yang berbeda. Kata Soepardjo: Memang benar. Sekarang Dewan Jenderal sudah siap membentuk menteri baru.
Pada 26 September 1965 muncul informasi yang lebih jelas lagi. Informasi itu datang dari empat orang sipil. Mereka adalah Muchlis Bratanata, Nawawi Nasution, Sumantri dan Agus Herman Simatupang. Dua nama yang disebut terdahulu adalah orang NU sedangkan dua nama belakangnya dri IPKI. Mereka cerita bahwa pada tanggal 21 September 1965 diadakan rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan antara lain: Mengesahkan kabinet versi Dewan Jenderal.
Muchlis tidak hanya bercerita, ia bahkan menunjukkan pita rekaman pembicaran dalam rapat. Dalam rekaman tersebut ada suara Letjen S. Parman (salah satu korban G30S) yang membacakan susunan kabinet.
Susunan kabinet versi Dewan Jenderal – menurut rekaman itu – adalah sebagai berikut:
Letjen AH Nasution sebagai Perdana Menteri
Letjen A Yani sebagai Waperdam-I (berarti menggantikan Soebandrio) merangkap Menteri Hankam,
Mayjen MT Haryono menjadi Menteri Luar Negeri,
Mayjen Suprapto menjadi Menteri Dalam Negeri,
Letjen S Parman sendiri menjadi Menteri Kehakiman,
Ibnu Sutowo (kelak dijadikan Dirut Pertamina oleh Soeharto) menjadi menteri Pertambangan.
Soebandrio memberikan rekaman itu pada Bung Karno. Jelas rencana Dewan Jenderal ini sangat peka dan sifatnya gawat bagi kelangsungan pemerintahan Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk klasifikasi sangat rahasia. Tetapi mengapa bisa dibocorkan oleh empat orang sipil? Tiada lain kecuali sebagai alat provokasi. Jika alat provokasi, maka rekaman itu palsu. Tujuannya untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin jelas gambarannya. Bisa untuk mempengaruhi Untung akan semakin yakin bahwa Dewan Jenderal – yang semula kabar angin – benar-benar ada.
Hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul Dokumen Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram (klasifikasi sangat rahasia) dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta Sir Andrew Gilchrist kepada Kemen-trian Luar Negeri Inggris. Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Borneo (sebagian wilayah Kalimantan). Saat itu Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang baru merdeka. Inggris membantu Malayia mengirimkan pasukan ke Borneo.
Soebandrio adalah orang yang pertama kali menerima Dokumen Gilchrist. Soebandrio mendapati dokumen itu sudah tergeletak di meja kerja saya. Dokumen sudah dalam keadaan terbuka, mungkin karena sudah dibuka oleh staf. Menurut laporan staf, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama Kahar Muzakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. Namun berdasarkan informasi yang Soebandrio terima, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer, seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor film-film Amerika. Rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan demonstrasi pemuda dari berbagai golongan. Para pemuda itu menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Palmer.
Isi dokumen itu dinilai sangat gawat. Intinya: Andrew Gilchrist melaporkan kepada atasannya di Kemlu Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Di sana ada pembicaraan Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi militer di Indonesia. Soebandrio mengutip salah satu paragraf yang berbunyi demikian: rencana ini cukup dilakukan bersama ’our local army friends.’ Sungguh gawat. Sebelumnya sudah beredar buku yang berisi rencana Inggris dan AS untuk menyerang Indonesia. Apalagi, pemerintah Inggris tidak pernah melontarkan bantahan, padahal sudah mengetahui bahwa dokumen rahasia itu beredar di Indonesia. Soebandrio selaku kepala BPI mengerahkan intelijen untuk mencek otentisitas dokumen itu. Hasilnya membuat Soebandrio yakin bahwa Dokumen Gilchrist itu otentik.
Akhirnya dokumen tersebut saya laporkan secara lengkap kepada Presiden Soekarno. Reaksinya, beliau terkejut. Berkali-kali beliau bertanya keyakinan Soebandrio terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula Soebandrio jawab yakin asli. Lantas beliau memanggil para panglima untuk membahasnya. Dari reaksi Bung Karno Soebandrio menyimpulkan bahwa Dokumen Gilchrist tidak saja mencemaskan, tetapi juga membakar. Bung Karno sebagai target operasi seperti merasa terbakar. Namun sebagai negarawan ulung, beliau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Menurut penglihatan Soebandrio, tentu Bung Karno cemas. Soebandrio menyimpulkan, Bung Karno sedang terbakar oleh provokasi itu.
Terlepas dari asli-tidaknya dokumen itu,Soebandrio menilai bahwa ini adalah alat provokasi untuk memainkan TNI AD dalam situasi politik Indonesia yang memang tidak stabil. Soebandrio mengatakan provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama: isinya cukup membuat orang yang menjadi sasaran merasa ngeri. Kedua, dokumen sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI. Bagaimana mungkin dokumen rahasia seperti itu berada di rumah Palmer yang menjadi bulan-bulanan demo pemuda. Apakah itu bukan suatu cara provokasi?
SOebandrio mengatakan jika Dokumen Gilchrist sebagai upaya provokasi, maka itu adalah provokasi pertama. Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Jika diukur dari kebiasaan aktivitas terbuka, maka sumber utama dua alat provokasi itu memang cukup rumit untuk dipastikan.
Di sisi lain, Soeharto juga bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu sebelum G30S meletus, Yoga diutus oleh Soeharto untuk menemui Mayjen S Parman guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati karena isu bakal adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal sudah santer beredar. Namun tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan isu seperti itu.
Parman tidak terlalu serius menanggapi saran itu, sebab itu hanya isu. Parman bertanya kepada Yoga: Apakah pak Yoga sudah punya bukti-bukti? Yang ditanya menjawab: Belum, pak. Lantas Parman menyarankan agar Yoga mencari bukti. Jangan hanya percaya isu sebelum ada bukti, kata Parman. Yoga menyanggupi akan mencarikan bukti.
Setelah G30S meletus, Soebandrio teringat saran Yoga kepada Parman itu. Yoga adalah anggota Trio Soeharto. Soebandrio kemudian berkesimpulan bahwa informasi yang disampaikan oleh Yoga kepada Parman itu bertujuan untuk mengetahui reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Info tersebut tentu untuk memancing, apakah Parman sudah tahu. Sekaligus – jika memungkinkan – mengungkap seberapa jauh atisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan karena Parman adalah teman dekat Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai mewakili persiapan Yani.
Dengan reaksi Parman seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwa Parman sama sekali tidak mengantisipasi arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal benar-benar ada. Parman tidak siap meghadapi kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa Yani juga tidak siap. Jika ini dikaitkan dengan pertanyaan Soebandrio pada Yani soal isu Dewan Jenderal, maka jelas-jelas bahwa Yani tidak punya persiapan sama sekali.
Intinya, info dari Yoga kepada Parman berbalas info, sehingga kelompok Soeharto mendapatkan info bahwa kelompok Yani sama sekali belum siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya penculikan. Lebih jauh, rencana Soeharto melakukan gerakan dengan memanfaatkan Kolonel Latief dan memanipulasi kelompok Letkol Untung, belum tercium oleh kelompok lawan: Kelompok Yani.
Jika seandainya gerakan gagal mencapai tujuan (khususnya bila Parman tidak berhasil dibunuh), maka peringatan Yoga akan lain maknanya. Peringatan itu bisa berubah menjadi jasa Soeharto menyelamatkan Parman. Maka Soeharto tetap tampil sebagai pahlawan. Jadi tindakan Soeharto ini benar-benar strategis.

BAB IV PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
Permainan politik sangat mewarnai terjadinya G30s/PKI, bila kita lihat dan simpulkan terjadinya G30s/PKI tidaklah mungkin bila dilakukan oleh satu pemain utama. G30s/PKI yang merupakan permainan ideologi, pasti melakukan doktrinasi dan penyelinapan terhadap politik pemerintahan yang sudah ada sehingga permerintahan Indonesia bisa semudah itu kacau-balau. Dan kesengajaan doktrinasi itu memang sangat mungkin dilakukan dalam permainan politik.
Dari pembahasan dalam makalah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa:
• Komunis telah menyelinap dalam sistem politik Indonesia dan berbagai lembaga di dalamnya, sehingga banyak orang yang terkena doktrinasi komunis yang memungkinkan melakukan penghianatan terhadap ideologi Pancasila;
• Mungkin saja, ada beberapa anggota TNI yang memang memiliki peranan penting dalam terjadinya G30s/PKI mengingat adanya konflik kubu antara pendukung komunis dengan anti komunis;
• Bila kita teliti secara jelas, mungkin keterlibatan TNI hanya secara individual tidak secara institusial. Karena TNI merupakan asset penting negara yang di dalamnya pasti terdapat orang-orang yang loyal terhadap negaranya.
Mengingat banyak saksi penting yang telah meninggal mengakibatkan kita sulit memperoleh kebenaran yang ada. Kita adalah orang-orang yang mengetahui sejarah tetapi tidak melihat kenyataan yang terjadi, sehingga kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran sejarah yang kita dengar yang mungkin saja ada sebagian yang telah ditutupi.

IV.2. Saran
Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan setia, seharusnya memegang teguh ideologi Pancasila yang kita miliki sehingga doktrinasi ideologi yang lain sulit melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Mengingat sejarah merupakan suatu pengalaman, kita seharusnya mengukir sejarah yang sesuai kenyataan yang ada sehingga generasi selanjutnya memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Semoga makalah yang kami susun, dapat menambah wawasan para pembaca. Terimakasih atas kesediaan waktunya untuk membaca makalah yang tersusun secara sederhana ini. Kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

One thought on “Keterlibatan Unsur TNI dalam G30s/PKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s